SK 579 Tahun 2014 Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara

Setelah memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, Nomor 522/8939 tanggal 9 September 2011 dan Nomor 522/8787/2012 tanggal 18 September 2012; Laporan Tim Terpadu dalam rangka pengkajian perubahan dan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/RTRW-Sumut/2012 tanggal 18 Oktober 2012; serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47.P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 maka Menteri Kehutanan memutuskan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.579/Menhut-II/2014 yang mencabut SK No.44/Menhut-II/2005 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut, menetapkan kawasan hutan di Sumut mencapai ± 3,05 juta hektar.

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

  1. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB), seluas ± 427.008 hektar.
  2. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.206.881 hektar.
  3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 641.769 hektar.
  4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 704.452 hektar.
  5. Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 75.684 hektar.

Adapun status ketetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dari total 33 Kabupaten/Kota, masih 20 Kabupaten saja yang sudah menyelesaikan Perda RTRW.

Berikut daftar Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut dengan keterangannya per tanggal 29 Juli 2016:

  1. Kota Tanjung Balai, Perda Nomor 2 tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2014.
  2. Kota Pematang Siantar, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 1 September 2013.
  3. Kota Tebing Tinggi, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013.
  4. Kota Padang Sidempuan, Perda Nomor 4 Tahun 2014.
  5. Kota Gunung Sitoli, Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012.
  6. Kota Medan, Perda Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011.
  7. Kota Binjai, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011.
  8. Kab. Tapanuli Tengah, Perda Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013.
  9. Kab. Nias, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014.
  10. Kab. Simalungun, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012.
  11. Kab. Nias Selatan, Perda Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 24 Agustus 2014.
  12. Kab. Serdang Bedagai, Perda Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 30 November 2013.
  13. Kab. Batubara, Perda Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.
  14. Kab. Padang Lawas Utara, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 28 September 2015.
  15. Kab. Labuhan Batu Utara, Perda Nomor 5 Tahun 2015.
  16. Kab. Nias Utara, Perda Nomor 1 Tahun 2015.
  17. Kab. Nias Barat, Perda Nomor 12 Tahun 2014.
  18. Kab. Langkat, Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013.
  19. Kab. Asahan, Perda Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.
  20. Kab. Dairi, Perda Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 14 September 2014.

 Sedangkan Kab/Kota di Sumut yang belum menyelesaikan Perda RTRW yakni:

  1. Kab. Tapanuli Utara, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/169 tanggal 4 April 2011.
  2. Kab. Toba Samosir, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/519 tanggal 17 Oktober 2011.
  3. Kab. Humbang Hasundutan, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/607 tanggal 8 November 2011.
  4. Kab. Mandailing Natal, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2011.
  5. Kab. Tapanuli Selatan, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/990 tanggal 29 Desember 2011.
  6. Kab. Deli Serdang, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/122 tanggal 18 Maret 2011.
  7. Kab. Pakpak Barat, menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/248 tanggal 24 Mei 2011.
SK 579 tahun 2014
Klik Warna Peta Untuk Fungsi Kawasan Hutan

Peta Web GIS diatas dibuat dengan menggunakan Google Maps Java Script.

Untuk menggunakan fungsi Geocode lakukan dengan meng-input kordinat Lat/Long dalam nilai Derajat Menit Detik (DMS). Praktek penggunaan silahkan mencoba input nilai kordinat berikut:

N2 57 46.75, E99 3 25.99

PENTING: Input kordinat lat/long diawali dengan satu kali spasi.

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "SK 579 Tahun 2014 Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara"

  1. Ini cara dapatkan shp kawasan hutannya bagaimana ya?

    ReplyDelete
  2. Yth. Admin...cara mendapatkan SHPnya?
    Bagaimana

    ReplyDelete