SK 103 tahun 2014 Peta Kawasan Hutan Aceh

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh. Menetapkan perubahan kawasan hutan sebagai akibat adanya kesalahan teknis mapping yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3.557.928 hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

  1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.144 hektar.
  2. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.788.265 hektar.
  3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 hektar.
  4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 554.339 hektar.
  5. Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.409 hektar.

Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Aceh yang telah terbentuk yakni:

  1. KPHK Rawa Singkil Kabupaten Subulussalam.

Adapun status ketetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten di Provinsi Aceh dari total 23 Kabupaten/Kota hanya 21 Kabupaten saja yang sudah menyelesaikan Perda RTRW.

Berikut daftar Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan keterangannya per tanggal 29 Juli 2016:

  1. Kota Sabang, Perda Nomor 6 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012.
  2. Kota Lhokseumawe, Perda Nomor 5 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014.
  3. Kota Langsa, Perda Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 15 November 2013.
  4. Kota Subulussalam, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 204.
  5. Kota Banda Aceh, Perda Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009.
  6. Kab. Aceh Tenggara, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 1 Juni 2013.
  7. Kab. Aceh Timur, Perda Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013.
  8. Kab. Aceh Barat, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013.
  9. Kab. Aceh Besar, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013.
  10. Kab. Pidie, Perda Nomor 5 Tahun 2014.
  11. Kab. Aceh Utara, Perda Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.
  12. Kab. Simeuleu, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014.
  13. Kab. Bireun, Perda Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013.
  14. Kab. Aceh Barat Daya, Perda Nomor 13 Tahun 2013.
  15. Kab. Gayo Lues, Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.
  16. Kab. Aceh Jaya, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.
  17. Kab. Aceh Tamiang, Perda Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
  18. Kab. Bener Meriah, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013.
  19. Kab. Aceh Singkil, Perda Nomor 2 Tahun 2013.
  20. Kab. Pidie Jaya, Perda Nomor 4 tahun 2014.
  21. Kab. Nagan Raya, Perda Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2015.

Sedangkan status RTRW Kab/Kota di Provinsi Aceh yang belum menyelesaikan Perda RTRW antara lain:

  1. Aceh Selatan, sedang menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/535 tanggal 18 Desember 2012.
  2. Aceh Tengah, sedang menunggu Persetujuan Substansi Menteri No. HK.0103-Dr/423 tanggal 2 Oktober 2012.
SK 103 tahun 2015
Klik Warna Peta Untuk Fungsi Kawasan Hutan

Peta Web GIS diatas dibuat dengan menggunakan Google Maps Java Script.

Untuk menggunakan fungsi Geocode lakukan dengan meng-input kordinat Lat/Long dalam nilai Derajat Menit Detik (DMS). Praktek penggunaan silahkan mencoba input nilai kordinat berikut:

N5 8 7.80, E97 11 12.49

PENTING: Input kordinat lat/long diawali dengan satu spasi.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SK 103 tahun 2014 Peta Kawasan Hutan Aceh"

Post a Comment